Kategori

Selasa, April 13, 2021
+

Penegakan Hukum Narkotika Kacau, Karena Penegak Hukumnya Main Tubruk

REDAKSI


Kacau balaunya penegakan hukum narkotika karena Penegak Hukum dan Masyarakat tidak mengganggap penyalahguna sebagai kriminal, penderita sakit adiksi ketergantungan narkotika, yang menjadi akar masalah terjadinya penyalahgunakan narkotika.

 

Bagaimana tidak kacau?

Pemerintah dan DPR-nya menetapkan penyalah guna adalah kriminal penderita sakit ketergantungan narkotika dalam membentuk UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan tujuan menjamin penyalahguna narkotika mendapatkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tetapi pratik penegak hukum dan pandangan masarakatnya sebagian besar menganggap penyalah guna sebagai kriminal biasa yang harus dihukum penjara, biar kapok layaknya seperti pengedar.

Dampaknya, terjadi anomali hunian Lapas, dan terjadi residivis penyalahgunaan narkotika, serta merambatnya penyalahgunaan narkotika sampai kedesa desa. Hal ini dapat menyebabkan lost generation.

Aturannya seperti ini.

UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu (pasal 4cd).

Strategi pencapaian tujuannya melalui P4GN (Pecegahan dan pemberrantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

Cara mencapai tujuan secara non projustitia dan pro justitia

Non projustitia dilakukan melalui pencegahan agar memahami narkotika, tidak menggunakan narkotika untuk pertama kali (korban penyalahgunaan narkotika) dan melalui  rehabilitasi sebagai proses penyembuhan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Projustitia dilakukan melalui pemberantasan melalui pendekatan represif dengan hukuman pidana dengan pemberatan bagi pengedar narkotikanya dan pendekatan rehabilitatif dengan hukuman rehabilitasi  bagi penyalah gunanya

Artinya, tujuan UU narkotika, strategi pencapaian tujuannya dan cara mencapai tujuannya, dibedakan secara jelas, terhadap pengedar mengunakan hukuman pidana dan terhadap penyalah guna menggunaka hukuman non pidana yaitu rehabilitasi.

Pengedar bentuk hukumannya diatur berdasarkan hukum pidana (pasal 10 KUHP), sedangkan penyalah guna hukumannya diatur secara khusus berdasarkan pasal 103 UU narkotika dengan terminologi masa menjalani rehabilitasi atas keputusan atau penetapan hakim diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Itu sebabnya UU narkotika menggunakan pendekatan kesehatan dan pendekatan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan, di satu sisi mengancam penyalah guna secara pidana, disisi lain menjamin dan mewajibkan penyalah guna dan/atau pecandu mendapatkan upaya rehabilitasi dan bentuk hukuman bagi penyalah guna berupa rehabilitasi sebagai alternatif hukumannya.

Ketentuan UU yang berhubungan dengan pendekatan kesehatan bila penegak hukum menangani perkara penyalahgunaan narkotika:

1. Penyalah guna, dan dalam keadaan ketergantungan (pasal 1/13)  berkewajiban melakukan wajib lapor pecandu untuk mendapatkan perawatan.

2. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi (pasal 54).

Pecandu adalah penyalah guna  dan dalam keadaan ketergantungan sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang tidak sengaja (pertama kali) menggunakan narkotika karena dibujuk, ditipu, dirayu, diperdaya serta dipaksa menggunakan narkotika.

Pemerintah berdasarkan PP 25 tahun 2011 membentuk IPWL yaitu rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk, untuk menangani masalah penyalahgunaan narkotika dengan layanan gratis, biayanya dibebankan kepada negara, anggarannya tersebar di Kemenkes, Kemensos dan BNN.

3. Hakim, dalam memeriksa perkara penyalah guna dalam keadaan ketergantungan narkotika (perkara pecandu) diwajibkan UU berdasarkan pasal 127/2 untuk memperhatikan keadaaan taraf ketergantungan terdakwanya (pasal 54) dan penggunakan pasal 103.

Kalau benar terdakwanya dalam keadaan ketergantungan, berdasarkan hasil assesmen maka hakim dapat memutuskan terdakwa menjalani rehabilitasi baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah, melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kalau terdakwanya terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka hakim dapat menetapkan terdakwanya menjalani rehabilitasi.

Rehabilitasi atas keputusan atau ketetapan hakim dilaksanaka di IPWL dilingkungan Kemenkes, Kemensos dan BNN dengan biaya ditanggung negara alias gratis.

Catatan pentingnya: rehabilitasi tersebut bukan pemenjaraan, tetapi proses penyembuhan pasien penderita sakit ketergantungan narkotika dimana rehabilitasi atas putusan atau penetapan hakim tersebut diperhitungkan sebagai hukuman

IPWL juga menjadi tempat rehabilitasi bagi penyalah guna yang ditangkap, selama proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan dengan biaya dibebankan kepada negara.

Praktik penegakan hukumnya, main tubruk

Penyalah guna yang ditangkap dilakukan penahanan oleh penyidik narkotika, kemudian didakwa dengan dakwaan secara komulatif atau subsidiaritas dengan ancaman pidana minimum (berat), yang hanya diperuntukan bagi pengedar.

Hakim dalam proses pengadilannya tidak fair, karena perkara penyalahgunaan narkotika, tidak ada visum et repertum atau assesmen yang menyatakan taraf ketergantungannya.

Kenapa?

Karena hakim diwajibkan UU melalui pasal 127/2 untuk memperhatikan taraf ketergantungannya (pasal 54) dan tidak ada saksi yang meringankan atau ahli yang menyatakan bahwa penyalah guna kondisinya dalam keadaan ketergantungan.

Pada akhirnya, hakim menjatuhkan hukuman penjara berdasarkan ketentuan pidana umum, dengan hukuman penjara. Meskipun terbukti sebagai penyalah guna bagi diri sendiri, dengan mengabaikan tujuan UU narkotika (pasal 4d) dan mengingkari asas hukum lex spesialis derogat lex generalis, yang diatur berdasarkan pasal 103 UU narkotika.

Akibat main tubruk atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, penyalah guna yang mestinya dihukum rehabilitasi di IPWL praktiknya dihukum penjara di lapas.

Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR wajib “meluruskan” atau mensosialisasikan kepada penegak hukum narkotika dan masyarakat.

Bahwa penyalah guna narkotika yang bermasalah dengan hukum, berdasarkan tujuan UU narkotika, upaya paksanya ditempatkan di IPWL selama pemeriksaan baik tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan (pasal 13 PP 25/2011) dan dihukum menjalani rehabilitasi pasal 103 UU no 35/2009).

#Anang Iskandar merupakan  Komisaris Jenderal purnawirawan Polisi. Merupakan Doktor, yang dikenal sebagai bapaknya rehabilitasi narkoba di Indonesia.

Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bareskrim Polri, yang kini menjadi dosen, aktivis anti narkoba dan penulis buku.

Lulusan Akademi Kepolisian yang berpengalaman dalam bidang reserse. Pria kelahiran 18 Mei 1958 yang terus mengamati detil hukum kasus narkotika di Indonesia. 

Setelah meluncurkan buku politik hukum narkotika, ia siap men-launching satu buku lagi.

 



Source link

redaksi
the authorredaksi

Tinggalkan Balasan