Ibas Kritik Mega Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Netizen Pertanyakan Pembangunan Hambalang

  • Whatsapp
Ibas Kritik Mega Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Netizen Pertanyakan Pembangunan Hambalang



PramborsNews.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat Versi Garis Struktural Kepemipinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) kembali kritik kebijakan pemerintahan pusat soal mega proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung.

Kritikan tersebut, Ibas sarankan proyek Jakarta – Bandung dapat diaudit dan review secara menyeluruh. Sehingga, ia menduga tidak terjadi penyalahgunaan investasi yang berdampak pada pembengkakan anggaran.

“Sebaiknya diaudit dan dilakukan review menyeluruh. Jangan sampai ada penyalahgunaan investasi hingga membengkak triliunan rupiah,” ujar Ibas lewat cuitannya di Twitter, Senin (11/10/2021).

Putra kedua dari Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kritiknya bahwa fiskal negara tidak dapat dibebankan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN). Tapi juga harus dihitung secara seksama timbal baliknya untuk BUMN.

“Fiskal negara tidak bisa terlalu banyak hanya untuk PMN terus menerus. Juga harus dihitung cost dan benefitnya untuk BUMN,” ungkap Ibas.

Sebelumnya, permasalahan kereta cepat sudah dibahas Ibas dalam Rapat Panja (Panitia Kerja) di DPR RI (13/9/2021).

Biaya proyek kereta api cepat Jakarta – Bandung, menurutnya dugaan pembengkakan fantastis senilai Rp 27,17 triliun menjadi Rp 113,9 triliun.

Terkait masalah ini, muncul usulan aliran dana tambahan sebesar Rp 4,1 triliun yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) 2022.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Lebih lanjut Ibas berharap agar program ini tidak berakhir lebih dalam pembiayaannya, yang akhirnya berujung terbengkalai alias mangkrak.

“Semoga tidak makin dalam dan mangkrak,” sampainya.

Diketahui, Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Kendati demikian, PT Kereta Api Indonesia (Persero) bakal terima Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp. 7 Triliun tahun ini yang digunakan untuk memenuhi kekurangan penyetoran modal (base equity) perusahaan patungan yang menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung.

“PMN untuk KAI sedang dibahas,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata (11/10/2021).

Awalnya, tidak ada jatah modal negara untuk KAI tahun ini sesuai UU APBN 2021. Tapi di tengah jalan, pemerintah memasukkan usulan PMN Rp 7 triliun untuk KAI.

Sehingga, jatah PMN untuk KAI langsung muncul dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2022, bagian outlook PMN 2021. Dari usulan awal, tidak semuanya dipakai untuk proyek kereta cepat.

 

Netizen Singgung Soal Proyek Hambalang

Disisi lain dari Kritik yang disampaikan oleh EBY kepada Pemerintahan Pusat soal proyek kereta cepat, Netizen tanyakan balik mangkraknya proyek Hambalang yang dibangun diera Presiden SBY.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Rencananya, proyek Hambalang merupakan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

“DATA HAMBALANG MANGKRAK DI KORUPSI DI ERA BAPAKMU POSTING LAH,” cuit akun @oloanoa

“Duh nyindir bapake mulu,” tulis akun @howILove.

“Duh nyindir bapake mulu,” ketiknya.

Selain itu, muncul dugaan keterlibatan Ibas dalam proyek hambalang tersebut, sebagaimana penuntutan dari kubu kontra-AHY sekaligus Dewan Kehormatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, Max Sopacua dalam konferensi pers digelar di Hambalang (25/3/2021)

“Ya Mas Ibas sendiri belum (tersentuh), enggak diapa-apain, Mas Ibas juga disebutkan saksi berapa banyak oleh para saksi, kan belum, Yulianis menyebutkan juga begitu kan ya. Yang masuk penjara kan kita tahu siapa-siapa,” kata Max sebagaimana dilaporkan di Kompas TV.

Max mengatakan, nama-nama yang terlibat dalam kasus tersebut mesti segera diproses hukum seperti nama-nama lainnya yang sudah lebih dahulu masuk penjara.

“Jangan dibiarkan orang lain menderita dan jangan biarkan orang lain berpangku tangan senang-senang, malah sebagai raja nanti di Partai Demokrat,” ujar dia.

Dugaan Max Sopacua juga mempunyai kesamaan dengan mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yulianis menduga bahwa Ibas pernah medapatkan uang sebesar USD 200.000 dari perusahaannya saat Kongres Demokrat 2020 di Bandung

“Benar, uang 200.000 dollar AS kepada Ibas itu terkait kongres (Partai Demokrat) di Bandung. Saya yakin,” kata Yulianis, saat ditanya wartawan, seusai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Ia enggan membahas lebih lanjut, soal dugaan uang untuk memenangkan Anas Urbaningrum di Kongres Partai Demokrat pada 2010.

“Yang pasti Grup Permai tidak pernah mengeluarkan uang buat mengamankan proyek Hambalang,” katanya.

Anas Urbaningrum merupakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus proyek Hambalang.

Pada akhir September 2014, Anas pun dinyatakan terbukti menerima gratifikasi Rp 2,21 miliar dari PT Adhi Karya terkait dengan proyek Hambalang.

Selain itu Anas terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 25,3 miliar dan 36.070 dollar AS dari Grup Permai yang dimiliki Nazaruddin dan Rp 30 miliar dan 5,2 juta dollar AS dari Nazaruddin.

Selain itu, Ibas diduga mendapatkan uang sebesar 900.000 dollar AS dalam empat tahap dari PT Anugerah Nusantara, perusahaan milik Nazaruddin.

Nama Ibas diduga tertera pada dokumen yang diduga milik Direktur Keuangan PT Anugerah, Yulianis.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Meskipun Ibas membantah tidak mengenal sosok Yulianis. Ia menyebut tuduhan itu telah mencemarkan namanya dan 1.000 persen tidak benar.

Ibas juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan yang selama ini dilemparkan padanya sebenarnya adalah tuduhan lama yang tidak valid.

“Saya sudah sering dituduh. Penuduhnya pun sudah tervonis dan diketahui. Uang Century, uang Hambalang, atau apa pun itu yang berhubungan dengan kasus-kasus yang selama ini beredar. Janganlah sampai hal-hal ini terus terulang. Apalagi saya tidak menerima apa pun,” ujar Ibas, Sabtu (16/3/2021).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *