Politik Tindakan Ala Gus Dur Serupai Bung Karno, Hingga Dilengserkan Dari Kursi Presiden Bukan Oleh Megawati

  • Whatsapp
Dua Mantan Presiden RI, Gus Dur (Kiri) dan Megawati Soekarnoputri memamerkan buku Pancasila Bung Karno usai menerima buku dari Penerbit Faksi Bhinneka Tunggal Ika di kediaman Megawati di Jakarta. FILE/Mast Irham



PramborsNews.com – Isu pelengseran presiden Indonesia ke empat KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kembali menjadi perbincangan hangat di publik, hingga memunculkan spekulasi beberapa orang, terkait siapa yang diduga telah terlibat melengserkan Gus Dur dari kursi ke presidenannya tersebut.

Bahkan, santernya isu itu dikabarkan oleh juru bicara (Jubir) Partai Demokrat versi kubu AHY, Herzaky Mahendra Putra, dalam pernyataannya ia diduga menyebutkan nama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang telah melengserkan Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden.

Sontak hal tersebut pun mengundang banyak reaksi dari beberapa kader PDIP antara lain Wanto Sugito, ia merasa tersinggung dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Jubir Demokrat Herzaky, lanjutnya, ia menilai bahwa Herzaky tidak memahami sistem politik yang saat itu terjadi, dimana MPR-RI kedudukannya sebagai lembaga tertinggi.

Meskipun, Herzaky dalam pernyataanya, bahwa pihaknya merupakan salah satu pengagum Gus Dur, serta menyampaikan rasa hormat kepada Megawati sebagai mantan presiden. Dalam konferensi persnya, ia kemudian meminta maaf atas “keplesetnya lidah” pada rabu (06/10/2021).

Gus Dur dan Megawati Soekarnoputi saat mengobrol selepas melakukan santap makan bersama. FILE/IST. PHOTO

 

Gus Dur Bertemu Dengan Istri Guru Spiritual Bung Karno

Abdurahman Wahid merupakan sosok Kyai yang berpolitik dikancah nasional hingga internasional, ia juga dikabarkan pernah bertemu dengan guru spiritualnya Bung Karno yang bernama Raden Mas Purnomo Sidi atau akrab dipanggil dengan Eyang Gusti Aji yang bertempat di Banyumas, Jawa Tengah.

Kabar tersebut disampaikan oleh Khatibul Umam Wiranu, Mantan Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat dalam agenda wawancara yang ditayangkan oleh Channel YouTube Padasuka TV pada (27 Juli 2021), dengan jumlah viewers mencapai 91 ribuan.

Pada tahun 1985 sebelum meninggal dunia, Eyang Gusti Aji yang merupakan guru spiritualnya Bung Karno pernah berwasiat kepada istrinya yang merupakan pengajar bahasa Inggris di SMP Cibarang, agar selendang hijau yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang yang bernama “Abdurrahmad Wahid”.

Padahal, Eyang Gusti Aji ini belum pernah ketemu dengan orang yang mempunyai nama tersebut, hingga prediksi mendiang, bahwa nama yang disebutkan tersebut bakal menjadi Presiden Republik Indonesia, meskipun jabatan tersebut sifatnya sementara.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hariyono, salah satu murid Eyang Gusti Aji yang bertempat tinggal di Bekasi sempat ditanya oleh istri mendiang Eyang, apakah kenal dengan orang yang bernama “Abdurrahman Wahid” dan “Mega”. Lantas kemudian Hariyono tersebut mengenal orang dengan dua nama yang disebutkan itu.

Pada tahun 1989, Hariyono mengajak Gus Dur dan Megawati untuk mengunjungi rumah kediaman istri mendiang Eyang Gusti Aji, (Dalam bahasa Jawa: Gus Dur tidak menangi keberadaan Eyang Gusti Aji).

Rabi Daniel Landes (kanan), direktur Institut Studi Yahudi di Yerusalem, menyampaikan pidato sebagai mantan presiden Indonesia dan pemimpin Islam moderat Abdurrahman Wahid (tengah), yang dikenal sebagai Gus Dur, dan pemimpin agama India Sri Sri Ravi Shankar melihat selama konferensi di Jimbaran, di pulau Bali, 12 Juni 2007.

Rabi Daniel Landes (kanan), direktur Institut Studi Yahudi di Yerusalem, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (tengah) dan pemimpin agama India Sri Sri Ravi Shankar saat konferensi di Jimbaran, Bali, 12 Juni 2007. AFP/GETTY IMAGES/Sonny Tumbelaka

Dinamika Gus Dur Menjadi Presiden Republik Indonesia

Situasi dan kondisi global menyoroti kebijakan Gus Dur yang menjadi presiden, ketika  membicarakan soal poros ekonomi baru Jakarta-Beijing-New Delhi selain Amerika Serikat. Pasalnya, wacana yang akan dibangun tersebut menjadi perhatian penting. Jika hal tersebut terjadi, maka perekonomian Amerika Serikat bakal terancam dari pangsa pasarnya, dan kemungkinan akan menggalang kekuatan baru dengan sekutunya Amerika.

Secara diplomasi politik, Gus Dur mempelajari sikap politiknya Bung Karno soal gerakan poros baru yakni Non-Blok, yang mana Gus Dur konsentrasi melakukan kunjungan kerjanya di beberapa negara yang terafiliasi dengan gerakan Non-Blok. Diketahui, bahwa Gus Dur belum sempat melakukan kunjungan diplomasinya ke Rusia. Tiga Poros baru akan mengganggu ekonomi barat yang diduga mempunyai kepentingan yang sangat besar disini.

Tuduhan-tuduhan yang belum mendasar, sebagaimana disampaikan oleh Gus Umam sapaan akrab Khatibul Umam Wiranu, menurut Guru Besar Hukum Tata Negara, Harun Al-Rasyid, sidang istimewa adalah inskonstitusional, sehingga jalan jihad yang dilakukan oleh Gus Dur adalah mempertahankan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Tuduhan soal melanggar Undang – Undang merupakan cerita yang tidak faktual dan tidak ada urgensinya sama sekali.

Langkah politik yang diterapkan oleh Gus Dur adalah Politik Tindakan, sebagaimana pernah diajarkan pada Gus Umam, suatu saja mencoba menggali pernyataan beberapa tokoh politik, kemudian baca dan gali statement tokoh politik di beberapa majalah atau koran.

“Namun Gus Dur mengajarkan kita tentang politik tindakan, jadi sewaktu saya mencoba menggali pernyataan beberapa tokoh politik. Setelah saya gali statement tokoh politik di beberapa majalah atau koran, baca dan telusuri tindakannya. Setelah berbulan-bulan menelusuri tindakan dan statementnya di koran, kemudian diajukan hasil temuannya tersebut kepada Gus Dur. Orang dan tokoh politik seperti ini, Gus Dur berujar: itu yang harus kamu pegang, jadi bakar saja koran itu, karena politik adalah tindakan, jadi realitas politik sudah tidak membela Gus Dur, namun upaya Gus Dur secara politik membela diri itulah realitas,” ungkap Gus Umam.

Amien Rais dan Megawati Soekarnoputri usai sidang istimewa MPR. FILE/Wikimedia

Amien Rais dan Megawati Soekarnoputri usai sidang istimewa MPR. FILE/Wikimedia

Operasi CIA Dengan Upaya Lengserkan Gus Dur Jadi Presiden

Tiga bulan menjelang sidang istimewa MPR, Gus Umam dipanggil oleh adiknya Gus Dur yakni KH Wahid Hasyim (Gus Im). Gus Im yang pernah ditemui Gus Dur di Singapura dan Istana. Adiknya berharap memberikan jalan keluar soal sidang istimewa yang akan berlangsung dan berharap tidak adanya pelengseran terhadap Gus Dur dari kursi presiden.

Kemudian Gus Umam diminta membaca segala macam draft yang akan dibuat, salah satunya adalah pembagian tugas kenegaraan dan pemerintahan. Dalam draft tersebut memuat bahwa Gus Dur yang posisinya sebagai Presiden RI merupakan Kepala Negara, sedangkan Megawati yang menjabat sebagai Wakil Presiden menjabat sebagai Kepala Pemerintahan.

Tugas dari Kepala Negara, sebagaimana draft yang disinggung oleh Gus Umam yakni melindungi segenap masyarakat Indonesia dan melindungi hajat hidup bangsa dan negara Indonesia, pidato kenegaraan yang memberikan motivasi kepada seluruh rakyat Indonesia.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sedangkan tugas kepala pemerintahan yang akan diusulkan yakni: Segala hal yang ihwal menyangkut pemerintahan dikelola oleh Kepala Pemerintahan, sehingga sidang-sidang kabinet dipimpin oleh Kepala Pemerintahan sekaligus Pengendali Pemerintahan.

Kemudian ide tersebut dibicarakan dan disampaikan ke publik melalui media lokal di Jawab Barat, hingga diduga Kompas pernah mengutipnya. Namun Gus Dur memarahi si adiknya tersebut dan ide tersebut diketahui oleh orang penting dari Central Intelijen Amerika (CIA).

“Gus Dur berkata kamu yang jadi preside atau saya? Kamu pergi dari sini,” ungkap Gus Umam menirukan ucapan Gus Dur.

Namun Gus Im sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperkuat posisi Gus Dur menjadi presiden. Serta kalkulasi global sudah memprediksi bahwa kemungkinan Gus Dur akan jatuh dari jabatannya sebagai presiden, sampai-sampai dengan santainya Gus Dur keluar dari istana dengan menggunakan celana pendek.

Strategi Gus Dur keluar dari istana dikarenakan atas dasar surat dari kelurahan Gambir yang memberikan surat kepada Gus Dur bahwa posisi dengan atas nama Abdurrahman Wahid sebagai warga Gambir berakhir, dan posisinya sama dengan berakhirnya menjadi presiden.

Diketahui sebelumnya, pada tanggal 29 Januari 2001, momentum ketegangan pada sidang Paripurna Panitian Khusus (Pansus) investigasi dugaan penyimpangan dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog) awam disebut Bulog Gate dengan laporan setebal 27 halaman.

Laporan tersebut kepada Ketua DPR, Akbar Tandjung yang merupakan pimpinan sidang menyimpulkan.

Pertama, presiden Abdurrahman Wahid diduga berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog.

Kedua, presiden inkonsisten dalam pernyataannya mengenai aliran dana dari Sultan Brunei.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Harian Kompas (30 Januari 2001) melaporkan Sidang Paripurna itu berjalan dengan alot. Akbar Tandjung selaku pemimpin sidang beberapa kali terpaksa menghentikan sidang dan memberi waktu untuk lobi karena kebuntuan pembahasan.

Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) pun tidak setuju dengan sidang tersebut dan melakukan aksi walkout. Menurutnya bahwa Sidang Paripurna tidak memenuhi aspek legal formal tata tertib DPR.

“Tandjung mengungkapkan, Rapat Paripurna DPR yang dimulai sejak pukul 09.40 itu baru mencapai kata sepakat pada pukul 20.30, setelah seluruh anggota dewan yang hadir bisa menghindari voting yang sudah membayang-bayangi saat break dan lobi intensif dilakukan,” tulis Kompas.

Harian Kompas melaporkan belasan ribu orang dari elemen mahasiswa dan masyarakat umum berdemonstrasi di halaman Gedung DPR/MPR.

Dinamika terjadi diluar sidang, yakni aksi dari mahasiswa dan masyarakat dari kedua kubu yang melaksanakan aksinya, baik yang menuntut Gus Dur turun dari jabatannya sebagai presiden dan meneriakkan “Jangan Terprovokasi Oleh Eks Rezim Orde Baru, Golkar Dan Anteknya”.

Kubu anti-Gus Dur tentu saja meneriakkan tuntutan agar Gus Dur turun dari jabatan presiden. Selain itu mereka juga meneriakkan slogan “Reformasi Sampai Mati”.

Sementara kubu pro Gus Dur, selain mendengungkan dukungan, juga meneriakkan slogan-slogan anti Orde Baru dan Golkar. Meski sempat terjadi pendobrakan pintu gerbang kompleks parlemen oleh mahasiswa anti Gus Dur, aparat keamanan masih bisa mengendalikan situasi.

Demonstransi anti Gus Dur itu lantas diperbolehkan masuk ke halaman gedung DPR/MPR yang telah lebih dulu dipenuhi oleh demonstran pro Gus Dur.

Demonstrasi yang terjadi pada 29 Januari 2001 adalah puncaknya dan merupakan yang terbesar. Seturut penelusuran Virdika, demonstran anti Gus Dur dimotori oleh aktivis HMI, BEM UI, BEM IPB, KAMMI dan beberapa BEM universitas negeri lainnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Isu yang diusung kelompok ini adalah kegagalan Gus Dur melaksanakan visi reformasi dan tuntutan mundur. Sementara kubu pendukung Gus Dur umumnya adalah kalangan Nahdliyin seperti Banser, PMII, Garda Bangsa, IPNU, dan IPPNU.

Mereka ini menuduh Pansus Bulog Gate dan Brunei Gate adalah alat politik untuk menjatuhkan Gus Dur dan rekayasa sisa-sisa Orde Baru.

“Kekuatan gerakan mahasiswa yang bergerak saat ini tidak banyak berbeda dengan polarisasi yang terjadi di tingkat elite politik. Kehadiran mereka dimeriahkan dengan sejumlah massa demonstran bayaran dan massa yang digerakkan oleh partai politik, yang mungkin akan terus bertambah dalam pekan ini,” tulis harian Kompas (29 Januari 2001).

Maka itu tak heran jika masyarakat umum tak bersimpati pada demonstrasi itu. Tak seperti gerakan reformasi 1998 yang menumbangkan rezim lalim, demonstrasi yang terjadi antara November hingga akhir Januari itu tak lebih dari kerumunan massa yang saling sikut hanya untuk membela kepentingan elite politik tertentu.

Meski begitu, sejarah mencatat bahwa kongkalikong para oposan dan konflik horizontal yang terus memanas inilah yang kemudian menjungkalkan Gus Dur dari kursi Presiden ke empat Republik Indonesia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *